Paradoks Tendik: Antara Kemajuan dan Bertahan
 |
| Ilustrasi Tendik. |
Pendidikan tinggi di Indonesia kini berada pada titik kulminasi perubahan yang begitu masif. Berbagai kebijakan strategis digulirkan, mulai dari transformasi kurikulum berbasis Outcome Based Education (OBE), integrasi data melalui sistem PDDikti, hingga tuntutan adaptasi terhadap era Society 5.0 yang menuntut keseimbangan antara teknologi dan nilai kemanusiaan. Di tengah gemuruh kemajuan ini, terdapat satu elemen vital yang sering kali menjadi tulang punggung tak terlihat namun menentukan denyut nadi institusi: Tenaga Kependidikan atau yang kerap disapa Tendik.
Mereka adalah para profesional yang memastikan roda organisasi berputar, administrasi berjalan tertib, dan layanan publik terjamin kualitasnya. Namun, di balik layar kesuksesan sebuah universitas yang sering kali dipuji publik, tersimpan realitas yang jauh dari kata manis. Kisah Ferry, Ilham, dan Dedi, tiga sosok yang bekerja di satu institusi pendidikan tinggi swasta di Sumatera Barat, menjadi cermin nyata bagaimana sebuah profesi yang mulia ini justru memaksa pelakunya berada dalam situasi dilematis: terjepit antara tuntutan beban kerja yang setara standar global dengan imbalan ekonomi yang masih jauh dari harapan.
Untuk memahami kondisi ini, kita perlu menengok sedikit ke belakang. Sejarah mencatat, perjalanan tenaga kependidikan di Indonesia bukanlah jalan yang mulus. Pada masa awal kemerdekaan, fungsi administrasi pendidikan masih sangat sederhana, seringkali digabungkan dengan fungsi pengajaran. Seiring berjalannya waktu dan kompleksitas organisasi yang meningkat, barulah pada era reformasi, melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta dipertegas lagi dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, posisi tenaga kependidikan mulai mendapatkan legalitas formal sebagai unsur penting selain pendidik.
Regulasi ini menegaskan bahwa tenaga kependidikan memiliki peran strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proses pendidikan. Namun, pengakuan secara normatif ini sayangnya belum sepenuhnya diiringi dengan pemenuhan kesejahteraan yang setimpal. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja hingga aturan turunannya lainnya, memang telah berupaya menata jenjang karir, namun realitas di lapangan, khususnya di lingkungan Perguruan Tinggi Swasta (PTS), menunjukkan dinamika yang jauh berbeda. Di sini, idealisme sering kali harus beradu keras dengan logika ekonomi yang kejam.
Ferry adalah representasi nyata dari tuntutan modernisasi. Sebagai pengelola utama data di sistem PDDikti, ia adalah nyawa dari akurasi informasi akademik. Setiap hari, tangannya bergerak lincah di atas keyboard, memverifikasi ribuan data mahasiswa, memastikan sinkronisasi dengan pusat, dan menangani berbagai persoalan teknis yang tak ada habisnya. Beban yang ia pikul tidak main-main; satu kesalahan kecil bisa berimbas pada validitas seluruh institusi. Ia bekerja dengan standar ketelitian tinggi, jam kerja yang panjang, dan tekanan yang konstan. Namun, ketika hari gajian tiba, angka yang tertera di slip gajinya terasa begitu "ringan" dibandingkan beban tugas yang begitu "berat".
Inilah kontradiksi pertama yang harus ia telan. Gaji sebagai admin kampus itu "pasti", namun nilainya ala kadarnya, tak mampu lagi mengejar laju inflasi dan kebutuhan hidup yang melambung tinggi. Karena itulah, ketika matahari terbenam dan tugas kampus usai, Ferry tidak serta merta beristirahat. Peranannya berubah drastis menjadi seorang pengusaha kuliner. Di rumah, bersama sang istri yang bekerja sebagai perawat, mereka bahu-membahu mengolah ayam rica-rica dan nasi goreng.
 |
| Ilustrasi. |
Di sini terdapat perbedaan fundamental yang mencolok. Saat bekerja sebagai tendik, usaha dan hasil sering kali tidak proporsional. Namun saat berjualan, meski penuh risiko dan spekulasi—bisa laris manis bisa juga sepi—potensi keuntungannya terasa jauh lebih adil dan menjanjikan. Ironisnya, karena ia memaksakan diri melakukan keduanya, muncul konsekuensi logis: tak ada satu pun yang bisa ia kerjakan secara optimal. Fokus di kampus buyar memikirkan stok dagangan, fokus melayani pembeli terganggu pikiran tugas kantor. Ferry memilih bertahan dengan cara ini bukan karena ia menginginkannya, melainkan karena ia harus bertahan hidup.
Berbeda dengan Ferry, kisah Ilham membawa dimensi lain yang tak kalah menyayat hati. Ilham adalah bukti bahwa kompetensi dan pengalaman kadang tidak menjadi jaminan penghargaan di dunia pendidikan tinggi. Dulu, ia pernah menjabat sebagai Kepala Divisi SDM di sebuah perusahaan bonafide dengan penghasilan yang mencapai tiga kali lipat dari apa yang ia terima sekarang. Kini, di lingkungan kampus, ia ditempatkan sebagai pekerja "serba siap dan serba bisa". Ia tidak memiliki afiliasi jabatan yang pasti, tak ada struktur yang jelas menaungi beban kerjanya, namun semua pekerjaan berat siap ditanganinya kapan saja.
Ia adalah contoh nyata dari apa yang disebut sebagai tenaga fungsional yang kehilangan pijakan. Sendirian ia harus menanggung ekonomi keluarga istri dan dua anaknya. Gaji yang diterima jelas tak cukup untuk menutupi kebutuhan dasar, apalagi untuk menabung atau sekadar menikmati hasil kerja. Maka, kemampuan memasak pun dijadikan senjata utama perjuangan. Setiap malam, setelah lelah bekerja, ia sibuk di dapur meracik sala lauak, menggoreng tempe dan tahu, hingga merebus bubur kacang hijau dengan penuh kesabaran.
Esok paginya, di sela-sela jam istirahat atau saat tugasnya usai, ia beralih menjadi pedagang. Rezeki memang datang, pelanggannya banyak, permintaan selalu ada, namun hasil yang didapat masih saja belum mampu memenuhi kebutuhan bulanan secara utuh. Ilham mewakili mereka yang terpaksa menurunkan standar hidup demi mempertahankan pekerjaan, atau mungkin demi mencari ketenangan batin yang tak ditemui di dunia korporat yang keras. Namun, ekonomi tak bisa dibohongi oleh idealisme semata. Gaji yang minim memaksanya bekerja ekstra, dan pekerjaan tambahan itu pun memakan energi yang seharusnya bisa difokuskan untuk pengembangan diri atau kinerja di kantor.
Lalu hadir sosok Dedi, yang membawa warna lain dalam paradoks ini. Dedi adalah tenaga senior, usianya jauh lebih tua, pengalamannya luas, dan beban kerjanya mungkin yang paling kompleks di antara yang lain. Ia mengurus pelayanan, terjun ke bidang strategi dan perencanaan, mengurus humas dan protokoler, hingga menjadi ujung tombak layanan hotline 24 jam. Pekerjaannya menuntut ketersediaan fisik dan pikiran non-stop, siang maupun malam.
Secara hitungan kasar, banyak yang mengira Dedi hidup berkecukupan. Sang istri merupakan akademisi handal, seorang dosen doktor dan Asisten Dekan di universitas ternama dengan penghasilan yang jauh lebih tinggi dan stabil. Namun, realitas yang dihadapi Dedi tidak sesederhana itu. Faktanya, gaji Dedi sendiri sebagai tendik sebenarnya tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan hidup keluarganya. Beban tanggungan mereka tidak ringan; anak-anak bersekolah di institusi swasta yang biayanya tentu lebih besar, ditambah berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya yang sifatnya primer maupun sekunder.
Gaji Dedi yang diterima dari kampus, meski posisinya senior dan beban kerjanya menumpuk, nilainya nyaris tak berbeda jauh dengan Ferry dan Ilham, hanya terpaut beberapa ratus ribu rupiah. Angka ini jelas tak mampu menopang gaya hidup dan kebutuhan keluarga mereka yang standarnya sudah terangkat karena latar belakang istri sebagai akademisi. Akibatnya, meski Dedi bekerja keras sepanjang bulan, penghasilannya tetap saja "kurang". Di sinilah peran sang istri menjadi sangat vital; gaji dan pendapatan istri lah yang harus turun tangan "melengkapi" kekurangan tersebut agar roda ekonomi rumah tangga tetap berjalan lancar.
Ada aturan main unik yang berlaku dalam rumah tangga mereka. Dedi memiliki komitmen kuat untuk menyerahkan tiga perempat dari seluruh pendapatannya—baik gaji pokok maupun honor lainnya—kepada sang istri sebagai bentuk tanggung jawab moral dan pengelolaan keuangan bersama. Sisanya yang sedikit itulah yang harus ia pertahankan untuk kebutuhan pribadinya sebulan penuh.
Akibatnya? Di awal bulan, Dedi sering kali hidup bak seorang pertapa. Ia berhemat ekstrem, mengirit pengeluaran seribet mungkin, bahkan sering kali memilih tidak makan atau "puasa" agar uang sisa yang diterimanya cukup sampai akhir bulan. Sebuah ironi yang sangat dalam: ia bekerja siang malam, memikirkan strategi institusi, melayani keluhan masyarakat, namun di meja makannya sendiri ia harus berhemat luar biasa. Dedi membuktikan bahwa sekalipun memiliki pasangan yang berpenghasilan tinggi, status sebagai tenaga kependidikan dengan gaji standar tetaplah menyisakan persoalan ekonomi yang pelik.
 |
| Ilustrasi |
Tiga kisah ini menggambarkan satu kesimpulan yang pahit namun nyata: Bekerja sebagai tenaga kependidikan saat ini lebih banyak menuntut pengorbanan daripada memberikan kesejahteraan yang layak. Sistem yang dibangun seolah-olah hanya memandang output kerja, namun sering kali menutup mata terhadap kenyataan bahwa pekerja juga memiliki kebutuhan biologis, sosial, dan psikologis yang harus dipenuhi.
Pemerintah terus berbicara tentang peningkatan kualitas SDM, tentang standar kompetensi yang harus setara dengan negara maju, tentang pentingnya profesionalisme. Namun, pertanyaan mendasarnya tetaplah satu: Bagaimana mungkin seseorang bisa bekerja dengan pikiran jernih dan performa maksimal jika di kepalanya terus menerus terbayang tagihan listrik, harga beras yang naik, dan kebutuhan sekolah anak yang tak pernah habis?
Tuntutan untuk "Maju" sangat keras terdengar dari atas. Institusi ingin menjadi unggul, ingin akreditasi tinggi, ingin dikenal luas. Namun bagi para pelaksana di lapangan seperti Ferry, Ilham, dan Dedi, kata "Maju" terasa begitu jauh. Yang mereka rasakan saat ini hanyalah upaya keras untuk sekadar "Bertahan".
Mereka tidak mengeluh secara terbuka, mungkin karena loyalitas, mungkin karena tidak punya pilihan lain, atau mungkin karena itulah takdir yang harus dijalani. Ferry bertahan dengan berjualan sampai malam. Ilham bertahan dengan menjajakan masakan sendiri. Dedi bertahan dengan cara mengandalkan dukungan istri dan hidup hemat di awal bulan. Semuanya menunjukkan bahwa di negeri ini, menjadi bagian dari dunia pendidikan tinggi itu mulia, tapi mempertahankan hidup dari profesi ini adalah sebuah perjuangan yang luar biasa berat.
Sejarah mencatat, bangsa yang maju adalah bangsa yang menghargai pendidik dan tenaga kependidikannya. Namun, realitas yang terjadi justru menunjukkan sebaliknya. Sistem menciptakan sebuah paradoks: meminta hasil yang setara standar dunia, namun memberikan apresiasi yang masih jauh di bawah standar kemanusiaan.
Hingga kapan kondisi ini akan berlanjut? Apakah para tendik harus terus membagi energi antara mengurus data dan mengurus wajan? Antara membuat laporan strategis dan menggoreng tempe? Atau harus bergantung pada penghasilan pasangan demi menutupi kekurangan gaji sendiri?
Jawabannya mungkin masih tertulis samar di antara tumpukan berkas dan lembaran slip gaji. Selama ketimpangan ini belum diperbaiki, maka profesi tenaga kependidikan akan selalu menjadi kisah tentang ketangguhan hati yang luar biasa, namun juga tentang ironi ekonomi yang tak kunjung usai. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang sesungguhnya, yang membuktikan bahwa semangat mengabdi memang tinggi, namun perut dan kebutuhan keluarga tetaplah harus diisi dengan cara apa pun.